4 Data Rahasia yang Tak Boleh Disebar dalam Transaksi Online

Cara Tukar Poin BNI di Mobile Banking Sekali Klik Mudah Bisa Dapat Hadiah. PIXABAY

Atur Duit – Teknologi yang kian berkembang membuat masyarakat kian mudah dalam mengakses berbagai macam layanan, termasuk layanan keuangan atau jasa keuangan. Disebut pula fintech atau financial technology, layanan keuangan berbasis digital ini memungkinkan masyarakat mengakses berbagai transaksi secara daring atau online. Baik dari layanan keuangan berupa jasa investasi, simpan pinjam, maupun belanja. Segala jenis transaksi keuangan yang diakses melalui gawai, ponsel, laptop, komputer, dan sebagainya sendiri masuk ke dalam jenis fintech.

Kendati mudah digunakan, termasuk kemudahan dari segi waktu hingga tempat, fintech dalam hal ini segala jenis transaksi online memiliki beberapa hal yang patut diperhatikan. Salah satu yang paling penting adalah data pribadi. Sebab dalam beberapa kasus, misalnya transaksi dengan layanan pinjaman online (fintech lending) kebocoran data pribadi dapat terjadi. Jika transaksi dengan layanan pinjaman online legal, masyarakat masih dapat perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas layanan keuangan tersebut. Namun, jika melakukan transaksi dengan fintech lending ilegal, maka kemungkinan besar data pribadi yang bocor tidak lagi dapat diselamatkan.

Karena itu, salah satu imbauan dari OJK maupun regulator layanan fintech di Indonesia seperti Bank Indonesia memberi imbauan agar masyarakat hanya bertransaksi dengan layanan fintech legal dan berizin, baik dalam transaksi simpan pinjam maupun investasi dan belanja.

Mengapa kebocoran data pribadi dalam transaksi online dapat terjadi?

Kementrian Komunikasi dan Informasi menyebut bahwa pengguna layanan transaksi online dalam halini fintech adalah kaum milenial dengan rentang usia di antara 19-34 tahun. Hal ini menyebabkan terjadinya pertukaran data pribadi dalam setiap kegiatan semakin dinamis.

Kian banyaknya transaksi yang terjadi dalam satu waktu membuat pertukaran data pribadi terjadi dalam jumlah banyak dan waktu yang berulang-ulang. Karena itu, rawan terjadi kebocoran data selama proses pertukaran informasi tersebut.

Kominfo menegaskan bahwa layanan fintech juga turut bertanggung jawab jika terjadinya kebocoran data konsumen.

Direktur Tata Kelola Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mariam F. Barata menyebut bahwa kebocoran data terjadi dari sisi pengendali dalam hal ini  penyedia jasa seperti fintech, maka pihak mereka wajib untuk memberikan pemberitahuan pada pemilik data pribadi, dan melaporkan pada Kementrian Kominfo maupun kepada masyarakat.

Hal yang perlu disampaikan yaitu mulai dari data pribadi mana saja yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, hingga bagaimana upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh layanan fintech bersangkutan.

Data pribadi yang tak boleh disebar

Menurut Bank Indonesia sebagai salah satu lembaga yang terlibat langsung dalam proses operasional dan pengawasan layanan fintech di Indonesia, setidaknya terdapat empat data pribadi yang dari sisi pengguna dalam hal ini masyarakat tidak boleh disebar.

Keempat data pribadi tersebut adalah User ID, PIN, Password, dan Kode OTP. Terutama karena hal-hal di atas adalah kode keamanan akun pengguna bersangkutan.

BI mengimbau agar masyarakat tidak mau diarahkan untuk memberitahu kode rahasia di atas kepada pihak yang mengaku operator penyelenggara atau layanan fintech yang digunakan, termasuk melalui pengisian link atau tautan.

Tips lain yaitu dengan membuat password atau kata kunci yang tidak mudah ditebak, jangan gunakan tanggal lahir atau nama.

Selain empat data di atas, data pribadi lain seperti nomor telepon, surel (email) alamat, nomor identitas, dan sebagainya jangan disebarkan di media sosial.***