Apa Itu Pajak Daerah? Ini Penjelasan Lengkap dan Jenisnya

pajak daerah

Gara-gara salah paham soal pajak daerah, banyak pengusaha yang melabeli Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai orang lazim di media sosial. Tentu penyebabnya adalah minimnya informasi dan pemahaman masyarakat kita terhadap pembagian jenis penerimaan pusat dan daerah. Menurut pernyataan Sri Mulyani dalam rapat bersama anggota DPD 2019–2024, banyak orang mengeluhkan naiknya nilai pajak kendaraan dan PBB, padahal itu semua retribusi dan pajak daerah. Nah, supaya Anda tidak salah paham juga mari kita bahas bersama penjelasan lengkap mengenai pajak daerah serta jenisnya.  

Pengertian Pajak Secara Umum

Definisi pajak sebagaimana yang kami kutip dari situs resmi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Kementerian Keuangan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang menurut undang-undang sifatnya itu memaksa.  Sederhananya, Anda dapat mengartikan pajak sebagai pungutan wajib untuk negara dari semua rakyatnya.

Pajak memiliki fungsi dan manfaat dalam pembangunan, membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, hingga membayar gaji pegawai negeri. Uang yang dikumpulkan dari pajak nantinya akan dipakai untuk memakmurkan rakyat, sehingga pembayar tidak akan memperoleh imbalan secara langsung. Membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban sebagai warga negara, tapi juga hak yang harus ditunaikan demi pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berikut ini karakteristik dari pajak:

  •       Diatur dalam undang-undang
  •       Bersifat memaksa
  •       Tidak ada imbalan langsung
  •       Kontribusi wajib kepada negara

Pajak juga dibedakan berdasarkan sifat dan pemungutnya. Untuk pajak berdasarkan sifat digolongkan menjadi pajak tidak langsung dan pajak langsung. Sementara pajak berdasarkan pemungutnya dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pajak daerah secara lengkap. Silahkan simak pembahasan berikut.

Apa itu Pajak Daerah?

Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh badan atau orang yang berdasarkan undang-undang memiliki sifat memaksa, dipakai untuk kebutuhan Daerah dan kemakmuran rakyat, namun pembayar tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting untuk mendanai Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan.

Jenis Pajak Daerah dan Besar Tarifnya

Apa saja yang termasuk pajak daerah? Menurut kategorinya, pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kota atau kabupaten. Untuk pajak kota atau kabupaten, masyarakat akan membayar pajak kepada pemerintah kota atau kabupaten. Sementara pajak provinsi akan dibayar kepada pemerintah provinsi.  

Berikut ini beberapa hal yang dikategorikan sebagai jenis pajak provinsi:

  •       Pajak air permukaan
  •       Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
  •       Pajak rokok definitif
  •       Pajak balik nama kendaraan bermotor
  •       Pajak kendaraan bermotor

Sedangkan jenis pajak kabupaten atau kota meliputi hal-hal berikut:

  •       PBB perdesaan perkotaan
  •       Pajak sarang burung walet
  •       Pajak parkir
  •       Bea perolehan hak atas bangunan dan tanah
  •       Pajak mineral bukan logam dan batuan
  •       Pajak penerangan jalan
  •       Pajak air tanah
  •       Pajak reklame
  •       Pajak hiburan
  •       Pajak restoran
  •       Pajak hotel
  1.     Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak ini dibayar di muka dan akan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun dengan tarif 0,20% -2% sesuai dengan ketentuan pemerintah provinsi. Berlaku untuk seluruh kendaraan beroda yang digunakan di air maupun darat.

  1.     Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak PBBKB diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Nomor 10 Tahun 2010 yang memungut biaya atas semua jenis bahan bakar baik gas maupun cair yang dipakai kendaraan bermotor, termasuk yang beroperasi di darat maupun air. Untuk besar tarifnya sendiri mulai dari 5%. Tarif ini bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi harga bahan bakar UU APBD tahun berjalan.

  1.     Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tarif BBNKB untuk penyerahan pertama ditetapkan sebesar 10% dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya hanya sebesar 1% saja. Pemungutan pajak akan dilakukan saat terjadi jual beli, warisan hibah, tukar menukar, atau pemasukan ke dalam badan usaha sesuai pembuatan sepihak atau kesepakatan dua pihak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor. Sedangkan tarif pajak untuk alat-alat besar dan berat yang tidak menggunakan jalan umum pada penyerahan pertama sebesar 0,75% dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

  1.     Pajak Pemanfaatan dan Pengambilan Air Bawah Tanah

Tarif pajak ini ditentukan oleh nilai pendapatan air tanah yang dinyatakan dalam satuan rupiah dengan mempertimbangkan faktor berikut seperti zona atau lokasi pengambilan sumber air, jenis sumber air, kualitas air, volume yang dimanfaatkan atau diambil, tujuan pemanfaatan atau pengambilan air, serta tingkat kerusakan lingkungan akibat kegiatan tersebut. Biasanya tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%.

  1.     Pajak Restoran dan Hotel

Merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan dari restoran dengan tarif sebesar 10%. Sedangkan untuk pajak hotel merupakan pungutan atas penyedia jasa penginapan dengan tarif sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan.

Mempelajari dan memahami tentang pajak daerah sebaiknya menjadi hal yang penting bagi kita. Apalagi jika sudah bekerja atau berbisnis. Sebagai warga negara yang taat aturan, bayarlah pajak dengan rutin karena Anda dapat membantu pembangunan Indonesia menjadi lebih maju.