Apa Maksudnya Pengusaha Kena Pajak?

pengusaha kena pajak

Berdasarkan undang-undang nomor 42 tentang pajak pertambahan nilai tahun 2009 dan perubahannya, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak disebut dengan PKP (pengusaha kena pajak).

Ini tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali mereka memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak oleh menteri keuangan. Pengusaha PKP wajib lapor PPN, meskipun layanan atau barangnya termasuk penyerahan jasa kena pajak (JKP) dan barang kena pajak (BKP).

Siapa yang Dianggap Sebagai Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak selama 1 tahun buku dengan jumlah penerimaan bruto sebanyak tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang sudah efektif berlaku mulai 1 Januari 2014 dalam nomor 197/PMK.03/2013.

Syarat Pengusaha Kena Pajak

Ada beberapa syarat dari Direktorat Jenderal Pajak yang harus dipenuhi PKP. Yakni:

  •       Memiliki omzet atau pendapatan bruto mencapai Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun dan tidak boleh kurang, kecuali pengusaha tersebut memiliki dikukuhkan sebagai PKP.
  •       Melengkapi dokumen persyaratan pengajuan dan pengukuhan PKP dari DJP.
  •       Melewati proses survey dari KP2KP (Kantor Pelayanan penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan) atau KPP.
  •       Mengajukan ke KPP atau KP2KP yang berada di wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak, tempat kedudukan, atau tempat tinggal Anda.

Kegiatan Usaha Pengusaha Kena Pajak

PKP adalah badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha berikut ini:

  •       Melakukan usaha perdagangan
  •       Mengekspor atau mengimpor BKP
  •       Melakukan usaha JKP dan menghasilkan BKP
  •       Memanfaatkan JKP dan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean

Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Untuk memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengusaha non PKP yang ingin menjadi PKP harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Berikut fungsi pengukuhan menjadi PKP:

  •       Sarana dalam pemenuhan hak dan kewajiban di bidang PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
  •       Sebagai sarana dalam melaksanakan administrasi perpajakan sekaligus melakukan pengawasan.

Keuntungan Pengusaha Kena Pajak

Ada beberapa keuntungan menjadi PKP, antara lain sebagai berikut:

  •       Dapat mengikuti lelang-lelang yang diadakan oleh pemerintah serta melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah.
  •       Pengusaha baik perorangan maupun badan yang menjadi PKP telah dianggap besar dan berpengaruh ketika menjalin kerja sama dengan perusahaan lain yang tergolong besar.
  •       Dianggap telah tertib membayar pajak dan legal secara hukum. Selain itu pengusaha maupun badan yang menjadi PKP juga dianggap mempunyai sistem yang sudah baik.
  •       Semakin membaiknya pola investasi dan produksi adalah keuntungan PKP yang patut dipertimbangkan. Sebab beban investasi dan produksi JKP atau BKP dapat dipindahkan ke konsumen akhir.

Keuntungan menjadi PKP diatas menjadi pertimbangan yang menggiurkan. Namun perlu diingat bahwa status yang diterima pengusaha bukan hanya sekedar keuntungannya saja, tapi juga ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu, pengusaha atau badan yang mengukuhkan diri sebagai PKP akan berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi berikut ini:

  •       Karena harus memungut PPN dari lawan transaksi, mengharuskan pengusaha atau badan untuk mengurangi daya saing karena harga jual lebih tinggi. Setiap penyerahan JKP dan BKP akan ditambah dengan pajak pertambahan nilai apabila pengusaha non PKP dikukuhkan menjadi PKP.
  •       Jika dibandingkan sebagai biaya, perlakuan pajak masukan akan lebih merugikan bagi non PKP. Hal ini disebabkan oleh membesarnya jumlah pembayaran pajak.

Selain itu, pola transaksi yang selama ini dilakukan oleh pengusaha kecil juga harus diperhatikan dengan baik. Misalnya transaksi dengan non PKP atau dengan PKP lebih banyak pada pengusaha yang memiliki skala bisnis belum besar. perubahan status menjadi PKP akan menguntungkan kalau lebih banyak berhubungan dengan PKP. Namun akan semakin susah bagi pengusaha kecil yang memilih menjadi PKP kalau lebih banyak berhubungan dengan pengusaha non PKP. Sebab bukan hanya pajak keluaran yang secara penuh ditanggung oleh pengusaha tersebut, tapi juga berisiko kalah saing dengan harga jual dari kompetitornya.

Pencabutan Pengukuhan PKP dan Sanksi yang Dijatuhkan

Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan berdasarkan pemeriksaan atau hasil verifikasi Direktur Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa:

  •       PKP pindah alamat
  •       Wajib Pajak badan telah resmi dibubarkan
  •       PKP lainnya tidak memenuhi syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak

KPP akan menerbitkan surat pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah permohonan dikabulkan atau berdasarkan hasil pemeriksaan DJP. Sementara itu untuk sanksi kepada setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau menyalahgunakan tanpa hak pengukuhan PKP akan didenda paling tinggi empat kali lipat dari jumlah pajak terutang dan dipenjara dengan hukum pidana karena telah merugikan pendapatan negara paling lama 6 tahun.

Demikian informasi tentang apa maksud dari pengusaha kena pajak berikut syarat dan kegiatan usaha yang dilakukan. Semoga mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi pembaca sekalian.