Mungkin Anda belum terlalu mengenal mengenai bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB), karena proses ini belum terlalu banyak dilakukan oleh beberapa orang. BPHTB adalah biaya yang dikenakan atau bea atas pada perolehan pada hak tanah atau bangunan yang ada. Untuk itu atas tanah dan bangunan wajib untuk membayar kebutuhan tersebut.
Untuk lebih memahaminya BPHTB ini dikenal juga sebagai bea pembeli yang dilakukan atas proses jual beli yang Anda lakukan. Namun pada aturan undang-undang yang berlaku, proses ini juga berpengaruh pada semua hak perolehan atas tanah dan bangunan yang ada. Dengan demikian Anda harus dan wajib membayar berbagai kebutuhan tersebut kepada negara secara menyeluruh.
Proses Dikenakan BPHTB
Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku terdapat pada pasal 2 menjelaskan kalau BPHTB itu melihat beberapa hak tanah dan bangunan. Pada penjelasan ini ada beberapa hal yang harus Anda lihat dan perhatikan secara menyeluruh, karena setiap beberapa keadaan Anda harus membayar BPHTB secara lengkap yang harus dilakukan sebagai warga negara Indonesia atau WNI.
Dalam tahap ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara menyeluruh, Anda harus melakukan pembayaran pada jual beli, hibah, tukar menukar, hibah wasiat, hak waris, pemasukan berdasarkan perorangan atau badan hukum, hak yang mengakibatkan peralihan, lelang, putusan hakim, penggabungan usaha, peleburan usaha, hadiah, dan pemekaran hadiah.
Semuanya harus Anda lakukan secara menyeluruh, tentunya Anda tidak hanya membayarkan pada beberapa kasus saja mengenai jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan sebagainya saja. Tetapi beberapa ketentuan yang disebutkan diatas harus dilakukan dan dibayarkan secara menyeluruh. Karena sudah tercantum dan tertuang dalam undang-undang.
Syarat Untuk BPHTB
Cara mengurus BPHTB ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus Anda lakukan secara menyeluruh, tahap ini penting sekali untuk Anda lakukan. Pada penjelasan kali ini kami mencoba memberikan ulasan secara lengkap dan menyeluruh mengenai beberapa syarat dan ketentuannya. Sehingga penting untuk dilakukan dan diberikan secara jelas dan menyeluruh.
Dalam tahap ini Anda harus menyertakan SSPD BPHTB, melakukan fotokopi pada SPPT PBB tahunan terkait yang bersangkutan, fotokopi KTP untuk yang wajib pajak, Struk ATM untuk pembayaran PBB selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya Anda tinggal melakukan proses fotokopi pada bukti kepemilikan tanah terkait sertifikat, akta jual beli, girik, dan sebagainya.
Beberapa syarat di atas untuk kebutuhan jual beli, berbeda jika Anda untuk mengurus pada kebutuhan hak waris, jual beli terhadap waris dan hibah. Pada tahap ini Anda harus menyertakan SPPD BPHTB, melakukan fotokopi pada SPPT PBB yang bersangkutan untuk mencocokan data NJOPnya, menyertakan KTP, Struk ATM untuk bukti pembayaran pajak 5 tahun, fotokopi bukti kepemilikan tanah, fotokopi surat keterangan waris atau hibah, dan terakhir fotokopi KK atau kartu keluarga.
Itulah beberapa cara mengurus BPHTB yang dapat Anda pahami dan ketahui secara menyeluruh, pastikan Anda mempersiapkan semuanya untuk mempermudah proses pengurusannya. Hal ini tentunya memberikan banyak keuntungan dan kemudahan yang akan Anda dapatkan nantinya.
BPHTB Kebutuhan Jual Beli
Dalam tahap ini penting untuk memahami keduanya, karena dalam jual beli kedua belah pihak wajib memberikan atau membayar pajak yang ada. Terhadap penjual akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh dan untuk pembeli akan dikenakan BPHTB. Untuk nilai pembayarannya ditentukan berdasarkan pada NPOP atau nilai perolehan objek pajak atau lebih mudahnya ditentukan pada nilai transaksinya.
Untuk NPOP ini tergantung dari lokasi hak jual belinya, karena ada beberapa lokasi yang diberikan NPOP tinggi dan ada juga yang rendah. Jika Anda membeli lahan atau rumah pada daerah yang sedang bertumbuh pesat, tentunya NPOP nya akan lebih tinggi. Tetapi berbeda jika membeli pada area dekat pembuangan sampah akhir, dekat sutet, pemakaman, dan daerah konflik tentunya NPOP nya rendah.
Dalam tahap ini cara mengurus BPHTB yang harus dilakukan tinggal menghitung biaya yang akan Anda bayarkan untuk kebutuhan tersebut. Apabila Anda melihat biaya NPOP lebih tinggi dari NJOP, maka perhitungannya dilihat dari NPOP. Jika sebaliknya prosesnya dilakukan dengan melihat NJOP sebagai dasar untuk proses pembayarannya.
Pada proses perhitungannya sangat mudah untuk dilakukan, jika untuk PPh sendiri Anda tinggal menghitung dari NPOP atau NJOP nya, lalu dikurangi 5 persen. Tetapi untuk perhitungan BPHTB nda akan harus melihat NPOP nya terlebih dahulu dan dikurangi oleh NPOPTKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang nantinya akan dikali sebesar 5 persen.
Itulah proses perhitungan yang dapat Anda pahami dan ketahui secara menyeluruh, hal ini harus diberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya membayarkan BPHTB tersebut.
Nah, itulah BPHTB adalah bagian yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan. Semoga informasi dan penjelasan diatas dapat bermanfaat.
