Pengertian PPh Pasal 23 dan Tarifnya

cara hitung PPh

Pajak penghasilan atau biasa dikenal dengan PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong berdasarkan penghasilan yang berasal dari penyerahan jasa, modal atau penghargaan dan hadiah, tidak hanya dipotong pada Pph Pasal 21 saja. 

Pada umumnya PPh Pasal 23 ini dikenakan ketika terdapat transaksi antara dua belah pihak. Pihak yang menjadi penjual maupun penerima penghasilan atau pihak yang memberikan jasa juga akan dikenakan PPh Pasal 23. Lalu untuk pembeli atau pihak penerima jasa dan pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak. Berikut ini ada sejumlah ulasan mengenai PPh Pasal 23 yang wajib Anda ketahui. 

Kategori Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23 

Pada umumnya, hampir seluruh penghasilan dapat dikenakan peraturan Pph 23. Berikut ini ada beberapa kategorinya yang wajib Anda ketahui. 

  1. Royalti 
  2. Deviden 
  3. Bunga, tergolong premium, diskonto serta imbalan yang berkaitan pada jaminan pengembalian utang
  4. Sewa serta penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, tidak termasuk sewa dari penghasilan lain yang berkaitan dengan pemakaian harta yang sudah dikenakan PPh seperti yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), Undang-Undang Pph 
  5. Bonus, hadiah, penghargaan, dan semacamnya selain yang sudah dipotong PPh, yaitu penghasilan yang diperoleh wajib pajak (WP) di dalam negeri orang pribadi yang didapat dari penyelenggaraan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah kegiatan
  6. Imbalan yang berkaitan dengan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, jasa konstruksi dan jasa lainnya yang bukan jasa yang sudah dipotong dengan PPh seperti yang dimaksud pada Pasal 21 Undang-Undang PPh

Objek dan Tarif PPh Pasal 23 

PPh pasal 23

Tarif Pph 23 dikenakan berdasarkan dari Dasar Pengenaan Pajak atau biasa disebut dengan DPP. Pada PPh 23, ada dua kategori yang akan diberlakukan, yaitu 2% dan 15% tergantung dengan objek pajaknya. Di bawah ini merupakan daftar tarif pajak yang dikenakan PPh 23 yang ada di Indonesia. 

  1. Dikenakan 2% berdasarkan DPP atas penghasilan dan sewa lain yang berkaitan dengan pemakaian harta, kecuali sewa bangunan atau tanah. 
  2. Dikenakan 2% DPP untuk imbalan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa teknik. 
  3. Dikenakan 2% berdasarkan DPP untuk imbalan jasa yang lainnya, seperti: 
  • Jasa aktuaris 
  • Jasa penilai 
  • Jasa hukum 
  • Jasa pembukuan, akuntansi dan atestasi laporan keuangan 
  • Jasa arsitektur 
  • Jasa perancang 
  • Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape 
  • Jasa penunjang pada bidang penambangan migas 
  • Jasa pengeboran pada bidang migas kecuali yang dikerjakan oleh BUT 
  • Jasa penebangan hutan 
  • Jasa penunjang pada bidang penerbangan dan bandara 
  • Jasa penunjang dan jasa penambangan ada bidang penambangan yang bukan migas
  1. Dikenakan 15% dari DPP untuk: 
  • Penghargaan dan hadiah selain yang sudah dipotong Pph 21
  • Dividen kecuali untuk pembagian dividen ke orang pribadi akan dikenakan bunga, royalti, dan final. 
  1. Bagi yang tidak memiliki NPWP akan dipotong sebesar 10% lebih banyak dibandingkan dengan tarif PPh 23 pada umumnya. 
  2. Yang dimaksud dengan DPP atau jumlah bruto yaitu sema total penghasilan yang harus dibayarkan, diberikan untuk dibayarkan, atau sudah jatuh tempo tanggal pembayarannya oleh penyelenggara kegiatan, badan pemerintah, bentuk usaha tetap, subjek pajak dalam negeri, maupun perwakilan dari perusahaan luar negeri ke Wajib Pajak yang ada di dalam negeri atau kategori usaha tetap. Kecuali: 
  • Pembayaran untuk pembelian atau pengadaan material atau barang (harus dibuktikan dengan adanya kwitansi pembelian). 
  • Pembayaran untuk pihak kedua yang menjadi perantara yang selanjutnya akan dibayarkan ke pihak ketiga (harus dibuktikan dengan kwitansi pihak ketiga ditambah dengan perjanjian tertulis). 
  • Pembayaran upah, gaji, tunjangan, honor, dan pembayaran lain sebagai sebuah imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibayarkan Wajib Pajak pengadaan tenaga kerja ke tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan karena sudah kontrak dengan pengguna jasa. 
  • Pembayaran penggantian dana yakni penggantian pembayaran sejumlah yang nyata sudah dibayarkan dari pihak kedua ke pihak ketiga (harus lampirkan bukti kwitansi yang sudah dibayarkan pada pihak ketiga).

DPP tersebut tidak berlaku pada: 

  • Untuk sebuah penghasilan yang dibayarkan yang berkaitan dengan jasa, sudah dikenakan pajak yang sifatnya final. 
  • Untuk penghasilan yang dibayarkan berkaitan dengan sebuah jasa katering. 

Pentingnya Mengetahui PPh 23 untuk Penyedia dan Pembeli Jasa 

Dengan mengetahui peraturan PPh 23 yang telah dibahas, pemahaman Anda mengenai seluruh hal yang berhubungan dengan pajak dari penyerahan jasa, modal, hadiah dan penghargaan menjadi semakin lengkap. Untuk itu, ketentuan Pph 23 penting sekali untuk dipahami. Karena pajak penghasilan berlaku untuk Anda selaku pembeli maupun penyedia jasa. 

Itulah ulasan lengkap mengenai pengertian PPh Pasal 23 beserta tarifnya yang harus Anda ketahui dan pahami apabila Anda menjadi penyedia atau pembeli sebuah jasa.