Telat Bayar BPJS Kesehatan, Apa Sanksinya?

sanksi telat bayar BPJS kesehatan

BPJS kesehatan adalah salah satu program pemerintah yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. BPJS kesehatan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mengemban tugas untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Tujuan dari dibentuknya BPJS Kesehatan adalah agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan juga terpenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. BPJS Kesehatan ini juga berperan sentral dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional dalam bidang kesehatan dengan membenahi sistem pembiayaan kesehatan agar lebih tertata dengan basis asuransi kesehatan sosial. 

Sasaran dari BPJS Kesehatan ini adalah semua warga Negara Indonesia tanpa terkecuali dan juga Warga Negara asing yang berada di Indonesia dan sudah bekerja di Indonesia minimal selama 6 bulan. 

Jenis Layanan dan Manfaat BPJS 

Banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dengan adanya BPJS Kesehatan. Manfaat yang paling utama adalah terjaminnya kesehatan masyarakat. Selain itu manfaat dan dari BPJS kesehatan diantaranya adalah:

  1. Hampir semua penyakit pengobatannya ditanggung oleh BPJS
  2. Mendapat pelayanan kesehatan tingkat pertama

Disini masyarakat bisa mendapat pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh:

  • Puskesmas 
  • Praktek Mandiri Dokter
  • Praktek Mandiri Dokter Gigi
  • Klinik pertama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI atau Polri
  • Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara
  • Fasilitas kesehatan Penunjang seperti Apotik dan Laboratorium

1. Pelayanan gawat darurat

Pada saat terjadi keadaan gawat darurat, peserta BPJS Kesehatan dapat langsung mendapatkan pelayanan di Rumah sakit atau Fasilitas kesehatan terdekat manapun meskipun Fasilitas Kesehatan tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

2. Pelayanan ambulan

Yang dimaksud dengan layanan ambulan ini adalah transportasi antar fasilitas dari pasien rujukan dengan kondisi tertentu untuk menjaga kestabilan kondisi pasien dan juga keselamatan dari pasien. Layanan ambulan ini meliputi pelayanan ambulan darat dan ambulan air.

3. Jaminan Kesehatan seumur hidup

BPJS Kesehatan menjamin semua manfaat yang diberikan adalah seumur hidup bagi setiap pesertanya.

Selain manfaat tersebut BPJS Kesehatan juga memudahkan setiap orang untuk mendaftar menjadi peserta. Tidak seperti layanan asuransi kesehatan pada umumnya yang mengharuskan medical check up calon nasabahnya untuk memperhitungkan premi yang harus ditanggung nasabah tersebut, BPJS Kesehatan tidak memerlukan medical check up dan penentuan jumlah iurannya hanya berdasarkan kelas kamar yang diinginkan oleh pesertanya. 

Biaya iuran dari BPJS Kesehatan untuk Pekerja  Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) cukup terjangkau. Semua pelayanan yang diterima oleh peserta adalah sama dan yang membedakan hanyalah kelas dari kamarnya. Untuk akhir tahun 2021 ini biaya iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I adalah Rp. 150.000,- perbulannya. Untuk kelas II iurannya sebesar Rp. 100.000,- perbulan dan untuk kelas III biaya iurannya adalah Rp. 42.000,- perbulan dan untuk kelas III ini dibantu subsidi dari pemerintah sebesar Rp. 7.000,- sehingga peserta hanya membayar iuran Rp. 35.000,- saja perbulan.

Sedangkan untuk iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja di lembaga pemerintahan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, Polri, aparatur Negara dan pegawai pemerintah yang bukan pegawai negeri iuran yang harus dibayar adalah sebesar 5% dari gaji dengan besaran 4% dibayar oleh pemberi kerja dan sisanya 1% dibayar oleh peserta. Skema iuran ini pun juga berlaku untuk peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN. BUMD dan swasta. Sedangkan untuk peserta Penerima Bantun Iuran (PBI), iuran perbulannya ditanggung oleh Pemerintah.

Sebagai Peserta kita punya kewajiban untuk tertib dalam pembayaran iuran bulanan.  Ada Sanksi yang harus diterima oleh peserta jika  terlambat membayar iuran BPJS Kesehatan. Sanksi yang harus diterima oleh peserta antara lain:

  1. Status peserta BPJS berubah menjadi non-aktif sejak tanggal 1 di bulan berikutnya. sehingga penjaminan pelayanan kesehatan yang diterima oleh peserta diberhentikan sementara.  
  2. Status peserta bisa menjadi aktif kembali bila peserta membayar iuran bulan tertunggak paling banyak 24 bulan serta membayar iuran bulan berjalan. Dengan kembali aktifnya lagi status peserta, penghentian sementara penjaminan pelayanan kesehatan berakhir 

Denda keterlambatan pembayaran sebenarnya sudah ditiadakan sejak tanggal 1 Juli 2016 lalu. Tapi, denda akan dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaannya kembali aktif, peserta membutuhkan perawatan dan menggunakan layanan rawat inap.  

Besarnya denda diatur dalam Perpres No.64 tahun 2020 di mana denda yang dibebankan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan jumlah bulan tunggakan. Untuk perhitungan dendanya, jumlah bulan menunggak yang dihitung maksimal adalah 12 bulan, dan jumlah denda tertinggi yang harus dibayarkan oleh peserta adalah 30 juta rupiah. Sedangkan untuk Peserta Penerima Upah (PPU) pembayaran denda pelayanan akan ditanggung oleh pemberi kerja.