Waspada Modus Transaksi Digital, 3 Hal Ini Wajib Dipenuhi

Cara Cek SLIK OJK atau BI Checking Online dan Offline Terbaru 2023(UNSPLASH/Campaign Creators)

Atur Duit – Didominasi oleh milenial yang berusia di antara rentang 19-34 tahun, transaksi digital atau financial technology (fintech) juga masih menjadi sarang modus penipuan yang sering terjadi. Dilaporkan oleh Polda Metro Jaya, kasus penipuan fintech lending, misalnya, terbukti sepanjang tahun 2022 menjadi jenis kejahatan digital atau cyber crime yang paling banyak dilaporkan. Sejajar dengan hate speech atau ujaran kebencian yang juga berada di puncak kasus terjaring. Padahal, generasi milenial diketahui menjadi generasi yang melek teknologi.

Berbagai modus penipuan sendiri digunakan oleh layanan fintech bodong untuk menjaring korban. Dalam kasus fintech lending atau kredit digital, misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan per Mei 2023 sebanyak 4.400 perusahaan fintech lending ilegal resmi terjaring. Maraknya layanan fintech lending tak berizin dan ilegal menandakan bahwa modus-modus penipuan digital dalam hal ini sektor simpan pinjam masih ramai terjadi.

Hal tersebut membuktikan bahwa kendati transaksi digital memiliki beragam kemudahan, waspada akan berbagai jenis penipuan juga wajib dilakukan. Di bawah ini adalah beberapa hal yang wajib dipenuhi sebelum memulai bertransaksi lewat sistem digital.

Jaga data pribadi

Melalui laporan resmi, Bank Indonesia (BI) yang menjadi salah satu regulator fintech di Indonesia menulis bahwa hal pertama yang wajib dijaga dalam proses transaksi digital baik simpan pinjam, belanja, maupun investasi adalah data pribadi. Jangan pernah memberikan data seperti user ID, password, dan kode OTP kepada siapa pun. Membagikan data pribadi seperti nomor telepon, email, dan nomor identitas di media sosial juga berpotensi untuk disalahgunakan. Jadi, pastikan untuk tetap menjaga rahasia data pribadi sedemikian rapi. Sebab, kebocoran data dalam transaksi digital tidak hanya disebabkan karena kelalaian penyelenggara dalam hal ini adalah layanan fintech yang digunakan. Namun, karena ketidakjelian pengguna.

Pastikan membuat kata kunci atau password yang sulit ditebak, misalnya data pribadi yang umum dipakai sebagai password dengan alasan kemudahan mengingat, antara lain tanggal lahir atau nama.

Tetap waspada pada modus penipuan

Berbagai modus kejahatan digital masih bertebaran dan pihak berwenang tidak memiliki regulasi apa pun dengan berbagai jenis layanan fintech bodong atau ilegal. Jangan pernah menggunakan perangkat orang lain dalam bertransaksi online, baik investasi, simpan pinjam, atau bahkan belanja. Memakai perangkat pribadi pun tetap pastikan selalu log-out setelah selesai bertransaksi.

Apabila berbelanja atau bayar tagihan, pastikan situs dan aplikasi tersebut resmi dan berizin. Salah satu ciri situs resmi dan berizin adalah adanya protokol HTTPS dan logo ‘gembok’ di alamat situs yang menandakan jika layanan bersangkutan aman untuk transaksi pembayaran.

Jangan pernah terburu-buru melakukan transaksi dengan alasan dan iming-iming apa pun. Jangan mudah percaya dengan tawaran hadiah dan jangan meng’klik’ tautan atau link yang mencurigakan, karena ini adalah modus kejahatan online atau yang disebut istilah phising.

BI menyebut bahwa sektor jasa keuangan adalah sektor yang paling sering diserang oleh kejahatan ‘phishing’. Karena itu, selalu waspada pada orang atau organisasi atau lembaga yang meminta informasi kartu kredit atau data sensitif lainnya melalui telepon, email, media sosial, SMS, maupun melalui cara lainnya.

Periksa profil layanan fintech yang digunakan

Perlu digarisbawahi untuk selalu mencari informasi resmi perusahaan tujuan transaksi digital. Misalnya, jika ingin bertransaksi lewat layanan fintech lending, pastikan bahwa fintech lending atau pinjaman online (pinjol) yang dituju memang telah mengantongi izin dari OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pastikan untuk menyimpan contact center perusahaan jasa keuangan digital terkait.

Melakukan pengaduan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggara fintech juga perlu dilakukan jika di kemudian hari terjadi permasalahan.***